Keputusan Malaysia: Utang Judi Tak Bisa Memulai Kebangkrutan
Keputusan dari Pengadilan Tinggi Ipoh Di Malaysia, Pengadilan Tinggi Ipoh memberikan keputusan penting bahwa utang judi tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk memulai kebangkrutan. Keputusan ini menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Persekutuan terkait kasus Datuk Ting Ching Lee pada tahun sebelumnya.
Keputusan Berdasarkan Putusan Mahkamah Hakim Moses Susayan dari Pengadilan Tinggi, membatalkan status kebangkrutan Lee Fook Khuen, seorang pria berusia 75 tahun. Kasus ini diajukan oleh Resorts World Sentosa Pte Ltd setelah Lee gagal melunasi utang senilai S$5,930 juta yang telah diakui Pengadilan Tinggi Singapura pada 2018. Lee sebelumnya menerima fasilitas kredit sebesar S$10 juta untuk aktivitas judi di Singapura, namun tidak dapat membayar kembali utangnya.
Meskipun upaya Lee untuk membatalkan penilaian tersebut sampai ke Mahkamah Persekutuan, utang judi tidak dapat ditegakkan di Malaysia meskipun sah di negara lain. Dalam keputusannya, Moses menegaskan bahwa berdasarkan hukum Malaysia, utang judi dianggap sebagai utang kehormatan yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk ditagih. Walaupun utang tersebut diakui secara legal di negara asal, penegakannya di Malaysia bertentangan dengan kebijakan publik dan Undang-Undang Hukum Sipil 1956.
Posisi Hukum di Malaysia
Sesuai Pasal 26 Undang-Undang Kontrak 1956, semua bentuk kontrak atau perjanjian yang melibatkan judi atau taruhan dianggap batal. Pasal ini juga melarang penuntutan hukum untuk klaim yang berkaitan dengan kemenangan judi. Hakim menyatakan bahwa pengadilan dapat menolak untuk menjalankan utang dari transaksi yang ilegal atau batal demi hukum, seperti kesepakatan judi, karena bertentangan dengan prinsip hukum publik.
Menolak Penegakan Tidak Sah
Moses juga menyebutkan bahwa pengadilan kebangkrutan berhak untuk menyelidiki sifat dari utang tersebut meskipun telah terdaftar di bawah Undang-Undang Pelaksanaan Penilaian Timbal Balik. Larangan terhadap penegakan utang judi mengatasi kepastian prosedur, dan sistem hukum tidak mengizinkan pengesahan diam-diam melalui pengadilan untuk kesepakatan yang dinyatakan batal demi hukum. Keputusan ini dengan jelas memperlihatkan sikap tegas Malaysia terhadap utang judi, menekankan bahwa utang semacam ini tidak bisa menjadi dasar kebangkrutan dan tak dapat ditegakkan melalui hukum di negeri ini.
