Dampak Kebijakan Baru di Filipina terhadap Industri Perjudian Online
Pemodelan Aturan Baru dan Efeknya pada Judi Online di Filipina
Industri judi online di Filipina sedang mengalami perubahan dinamis. Meski terlihat seperti kemunduran, perubahan ini didorong oleh pengetatan kebijakan untuk meningkatkan keamanan dan legalitas pasar.
Mengutamakan Keamanan di atas Jumlah Transaksi
Laporan dari konsultan hukum ternama, Arden Consult, berjudul Regulasi Cerdas: Satu Tahun Berlalu, menggarisbawahi bahwa meski ada penurunan pendapatan sebesar 26,6% menjadi Php43,3 miliar di awal 2026, langkah ini dirancang untuk memperkuat keamanan sektor tersebut. Jumlah operator terdaftar menurun dari lebih dari 70 menjadi 60 dalam jangka waktu hampir setahun. Arden menekankan bahwa meskipun angka ini tampak pesimis, tujuan jangka panjang PAGCOR adalah menciptakan lingkungan yang lebih aman meski harus mengorbankan angka volume.
Proses Reformasi Dua Fase
Reformasi dilakukan melalui dua langkah: Pertama, pengurangan biaya lisensi untuk e-gaming dari lebih dari 50% pendapatan menjadi 30%, atau bahkan 25% untuk platform dari resor terpadu. Langkah ini membantu menaikkan pendapatan judi online dari Php58,2 miliar pada tahun 2023 menjadi Php114,8 miliar pada semester pertama 2025.
PAGCOR Memperketat Pengaturan
Setelah meningkatkan pengawasan, PAGCOR memperkenalkan standar baru untuk operator. Aturan iklan dan verifikasi pelanggan diperketat, akreditasi diwajibkan di semua rantai pasokan, dan Biaya Minimum yang Dijamin diperkenalkan untuk mengeliminasi operator yang kurang menguntungkan.
Tantangan serta Kemajuan
Arden mencatat tantangan utama adalah menjaga daya tarik pasar yang diatur agar tidak kalah dengan pasar ilegal. Namun demikian, PAGCOR telah memastikan bahwa lisensi tetap relevan dan bernilai.
Fokus pada Kanal Justru Lebih Penting
Arden menekankan bahwa mengarahkan permintaan ke platform legal adalah ukuran keberhasilan yang lebih signifikan dibanding hanya melihat pendapatan. Hal ini memastikan permintaan perjudian tetap dalam batas yang terawasi dan sesuai ketentuan hukum.
